Irjen Widiyanto Poesoko Sekretaris Satgas Saber Pungli Sebut Barang Bukti OTT Rp 327 Miliar

0
59
Irjen Widiyanto Poesoko bersama Mariyadi SH MH ketua GNPK jawa timur

rubriktangerang.id- Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Letjen Tri Soewandono mengatakan bahwa selama tiga tahun beroperasi, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) menerima sebanyak 37.363 laporan atau aduan masyarakat.

Pengaduan tersebut terdiri dari 23.542 pengaduan melalui SMS, 6.658 melalui e-mail, 3.313 melalui website, 2.390 melalui Call Center, 1.120 melalui surat, dan 340 pengaduan langsung. Hal ini diungkapkan oleh Tri Soewandono saat mewakili Menko Polhukam Mahfud MD pada acara Rapat Kerja Nasional Satgas Saber Pungli di Bogor, Jawa Barat, Senin (9/12/2019).

Tri Soewandono mengatakan, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan bahwa Indonesia harus dapat mengundang investasi yang seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan pekerjaan dan jangan ada yang alergi terhadap investasi.

Sebab, dengan cara inilah lapangan pekerjaan akan terbuka sebesar-besarnya. Oleh sebab itu, yang menghambat investasi, semuanya harus dipangkas, baik perizinan yang lambat, berbelit-belit, apalagi ada punglinya.

“Oleh karenanya, program reformasi birokrasi dan tentunya reformasi hukum menjadi agenda strategis Pemerintah pada tahap selanjutnya untuk memulihkan kepercayaan publik, serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum yang selama ini dikotori oleh praktik-praktik korupsi, pungli, dan lima penyalahgunaan kekuasaan,” katanya

Untuk mewujudkan hal tersebut, pada tahun 2018 Presiden telah menerbitkan Perpres No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), di mana perizinan dan tata niaga; keuangan negara; serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi menjadi fokus pembenahan yang ingin dilakukan.

“Terbitnya Perpres tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa praktik pungli telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera,” kata Tri Soewandono.

Sementara itu, Sekretaris Satgas Saber Pungli Irjen Widiyanto Poesoko melaporkan beberapa capaian Satgas Saber Pungli selama tiga tahun berkerja.

Di antaranya adalah menyebarkan paham anti pungli kepada seluruh kalangan di Indonesia, seperi Aparatur Sipil Negara (ASN), akademisi, mahasiswa, siswa/siswi SMA, Lembaga Sosial Masyarakat, dan tokoh masyarakat melalui berbagai macam media.

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa telah terkumpul jumlah barang bukti hasil OTT di seluruh Indonesia sebanyak Rp327.108.874.521.

“Nilai perolehan terbesar adalah oleh UPP Kalimantan Timur sebesar Rp302.067.910.400 dan yang terkecil adalah UPP Kalimantan Utara sebesar Rp32.140.000. Karena sesuai arahan Presiden RI, bahwa pungli Rp10.000 pun akan ditindak,” kata Widiyanto Poesoko.

Dikatakan, Satgas Saber Pungli mengharapkan peran serta masyarakat dalam pemberatasan pungutan liar melalui media elektronik maupun non elektronik.

“Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, (peran serta masyarakat) dilakukan dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan dan lain-lain,” imbuh Widiyanto Poesoko.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Kelompok Ahli Satgas Saber Pungli Adi Warman mengatakan Satgas Saber Pungli harus membangun sinergitas dan komitmen sehingga dapat menyelesaikan persoalan yang tidak terselesaikan.

“Komitmennya UPP dan Satgas hidup nyaman tanpa pungli. Peran serta masyarakat saat ini juga lebih banyak karena Satgas mengakomodir untuk (masyarakat) menjadi agen daerah,” katanya

dilansir dari JPP
@dai

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here